Wabup Kupang Minta Penegak Hukum Selidiki Proyek Pembangunan Puskesmas Soliu

Wakil Bupati (Wabup) Kupang, Jerry Manafe melihat dengan mata kepala sendiri pembangunan gedung Puskesmas Soliu di Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kabupaten Kupang.

Puskesmas ini dibangun sejak tahun 2018 tetapi sampai kini belum selesai padahal, untuk pembangunan gedung baru, beberapa ruang rawat jalan terpaksa dirobohkan. Karena itu wabup meminta penegak hukum menyelidiki proyek yang sumber dana DAK Afirmasi Dinas Kesehatan tahun anggaran 2018 senilai Rp 2, 6 milliar lebih ini. Wabup Jerry Manafe, Senin (12/8/2019) berkata, terhadap pembangunan Puskesmas Soliu, dirinya mendapatkan fakta kalau terdapat asumsi terjadi praktek jual beli paket pekerjaan dari pemenang tender ke pihak kedua serta ke pihak ketiga, pemenang tender sampai saat ini tidak dikenal rimbanya.

Sesudah berhasil tender, kontraktor pelaksana memberikan pekerjaan ke pihak kedua, pihak kedua kemudian menyerhakan lagi ke pihak ketiga alhasil terkesan ada praktek jual beli paket pekerjaan.

” Dalam sidak saya ke Puskesmas Soliu, Kamis (8/8/2019), 2 orang tukang yang kerjakan proyek ini mengatakan, terdapat praktek jual beli paket pekerjaan yang menyebabkan gedung ini mangkarak. Mereka berkata, menerima pekerjaan sejak bulan Juli 2018 dari orang yang bernama Andre ataupun pihak ketiga. Sepengetahuan mereka, Andre memperoleh pekerjaan dari Abe Senda, sedangkan Abe Senda dapat dari si Tallo. Ini kan tidak benar,” tuturnya.

Dijelaskannya, pekerjaan yang dilakukan oleh kedua tukang ini bersama beberapa orang buruh, terhambat sejak bulan Januari 2019 karena kehilangan bahan bangunan. Sejak itu pula, kontraktor sebagai pemberi pekerjaan tidak jelas rimbanya.

Bagi mereka berdua, Uang yang belum dilunasi oleh Andre sampai disaat ini ialah biaya pemasangan asbes bangunan senilai Rp 25 juta, pasangan tembok Rp 14 juta, plester Rp 12 juta, dan pinjaman material Rp 32 juta.

Dikatakan Jerry Manafe, kondisi ini akibat dari minimnya pengawasan baik oleh dinas serta oleh konsultan pengawas. Ini sangat mungkin karena posisi pekerjaan sangat jauh dari kota.

Akhirnya, Upah pekerja serta material tidak dilunasi oleh kontraktor pelaksana, kondisi puskesmas yang mangkarak setelah itu memberi dampak langsung untuk pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, dirinya memohon pihak Kejaksaan untuk melaksanakan audit investigasi.

” Saya hendak memohon ke Kejaksaan Tinggi NTT investigasi, untuk mengenali sejauh mana pekerjaan. Inspektorat juga cek kehadiran sumber dana apakah di Dinas Kesehatan atau dimana,” jelas Jerry.

Tidak hanya gedung puskesmas yang mangkrak, Wabup Kupang juga mendapatkan fakta lain ialah 1 buah sumur gali dengan jumlah dana 50 juta rupiah tidak selesai digarap, mobil ambulance juga tidak diberikan oleh dinas.

GSM Certification salah satu Jasa Sertifikasi ISO Terpercaya di Indonesia, Sudah banyak membantu perusahaan (Kontraktor, Manufaktur, General Services Provider, Pemerintah dan Non Pemerintah, etc) dalam proses Sertifikasi ISO. GSM Certification juga sudah banyak bekerjasama dengan Asosiasi Kontraktor di Indonesia