Kontraktor Proyek Kapal SMK di Dikbud NTB Didenda

Mataram( Suara NTB)– Rekanan pengadaan kapal Sekolah Menengah Kejuruan( SMK) pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan( Dikbud) Provinsi NTB dijatuhi kompensasi. Angka yang mesti dibayar menggapai miliaran rupiah, akibat keterlambatan pekerjaan pada akhir 2018 lalu.

Kompensasi itu dijatuhkan pada kontraktor PT. SFM akibat kapal tidak beroperasi sampai batas waktu kontrak. Karena dalam kontrak, kapal sepatutnya telah tuntas perizinan tanggal 31 Desember 2018 lalu. Alhasil pada 2019 awal sudah bisa dioperasikan. Tetapi sampai jangka waktu itu, izin belum keluar sehingga dianggap pekerjaan belum selesai.

Perizinan itu tertuang dalam kontrak untuk pengerjaan kapal latih Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) sebanyak 11 bagian senilai Rp24 miliar tahun 2018 lalu. Tidak hanya klausul terkait fisik kapal, juga berhubungan dengan dokumen izin layar dari Kementerian Perhubungan. Alhasil Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah( TP4D) mengusulkan rekanan membayar kompensasi keterlambatan per hari.

‘’ Kita rekomendasikan kompensasi pada rekanan miliaran rupiah. Angka persisnya belum dapat kita sampaikan, sebab sedang dalam proses kalkulasi dengan uang jaminan di bank garansi,’’ tutur Kasi TP4D Kejati NTB Erwin Indraparaja, SH., MH lewat juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH., MH Senin, 12 Agustus 2019.

Pada prinsipnya PT. SFM diakui telah komitmen untuk menyetorkan kompensasi itu ke kas daerah, sebagaimana hasil kalkulasi PPK. Tetapi sedang dilakukan kalkulasi perinci angka bank garansi kontraktor itu. Karena menurut rencana, uang jaminan itu hendak digunakan untuk melunasi kompensasi keterlambatan. Apabila kurang, maka kontraktor bertanggung jawab menambah. Tetapi bila kebalikannya, maka PPK akan memohon pembayaran sesuai penemuan.‘’ Ini yang masih terus diperhitungkan dengan PPK. Supaya pembayarannya segera dimasukkan ke kas daerah,’’ jelasnya.

Pada kesempatan itu, Dedi juga menginformasikan tim TP4D juga akan turun ke lapangan untuk memeriksa langkah awal pengerjaan jalan nasional Bayan Lombok Utara sampai Sembalun Lombok Timur. Nilai proyek Rp224 miliar tahun 2019 dikerjakan Balai Pelaksana Jalan Nasional( BJN) berkolaborasi dengan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani( TNGR) berkolaborasi melaksanakan penyusunan rute wisata di situ.

‘’ Tim hendak turun lapangan memeriksa progres awal pelaksanaan di lapangan,’’ jelasnya. Tetapi tidak memastikan soal waktu.

Sesuai data lelang di LPSE PU, pagu perhitungan proyek kakap ini menggapai Rp 224. 849. 792. 000, berasal dari APBN tahun 2018.

Pembangunan ruas jalan nasional ini menjadi keharusan karena bagi pihak Balai Pelaksana Jalan IX Mataram, kualitas jalan saat ini keadaannya rusak di beberapa lokasi. Proyek ini untuk memastikan akses yang pantas untuk aktivitas wisata khususnya ke Gunung Rinjani.

GSM Certification salah satu Jasa Sertifikasi ISO Terpercaya di Indonesia, Sudah banyak membantu perusahaan (Kontraktor, Manufaktur, General Services Provider, Pemerintah dan Non Pemerintah, etc) dalam proses Sertifikasi ISO. GSM Certification juga sudah banyak bekerjasama dengan Asosiasi Kontraktor di Indonesia