Penyebab Harga BBM Tak Turun Terbongkar, PKS Desak BPK dan KPK Kuliti Pertamina

Setelah hampir 3 bulan kemudian, terkini disaat ini dikenal penyebab harga BBM tetap besar walaupun harga minyak bumi anjlok di dasar US$20 ataupun sekira Rp296. 706 per barel. Faktornya karena Pertamina tidak membeli minyak mentah ke produsen minyak bumi melainkan ke industri Kontraktor Kontrak Kerja Sama( KKKS) Migas.

Pertamina berbohong keputusan itu didapat berdasarkan Peraturan Menteri( Permen) ESDM 42/ 2018 mengenai Prioritas penggunaan Minyak Bumi untuk Pelampiasan Kebutuhan Dalam Negeri.

Dalam Permen tersebut diatur kewajiban Pertamina untuk membeli BBM mentah dalam negeri. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Permen menyebut (1) PT Pertamina (Persero) dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi wajib mengutamakan pasokan Minyak Bumi yang berasal dari dalam negeri.

Sementara pada ayat (2)  dijelaskan PT Pertamina (Persero) dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi wajib mencari pasokan Minyak Bumi yang berasal dari Kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor Minyak Bumi.

Menanggapi hal tersebut anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengatakan Pertamina terlalu berlebihan menafsirkan isi ketentuan Permen 42/2018. Meskipun dalam Permen diamanatkan pembelian minyak mentah dari perusahaan dalam negeri bukan berarti Pertamina tidak dapat menegosiasikan sesuai mekanisme bisnis, terkait jumlah dan harga pembelian. Sebab selisih harga minyak dunia saat itu sangat besar.

Mulyanto menambahkan dalam Pasal 4 Permen ESDM tersebut juga diatur ketentuan soal negosiasi ini.  Menurut Wakil Ketua FPKS DPR RI, Permen itu dibuat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan alat mendapat keuntungan bagi kelompok tertentu.

“Padahal kalau membeli BBM secara global, yang harganya tengah merosot tajam, Pertamina dapat memeroleh margin yang jauh lebih baik. Bahkan harga BBM domestik juga dapat diturunkan mengikuti perkembangan harga global. Kalau ini dilakukan, akan menguntungkan masyarakat, di samping Pertamina juga dapat menekan kerugian di semester satu 2020 yang mencapai Rp11 triliun

Mulyanto menyayangkan sikap Pertamina yang terlalu kaku memahami Permen 42/2018. Mulyanto menduga ada pihak tertentu yang memanfaatkan celah hukum ini untuk mendapatkan keuntungan. Untuk itu Mulyanto minta BPK dan KPK turun tangan memeriksa Pertamina agar diketahui aliran transaksi pembelian BBM tersebut.

“Kita perlu tahu, BBM mentah domestik yang wajib dibeli oleh Pertamina dengan harga tinggi tersebut apakah BBM bagian pemerintah dari kerja sama dengan KKKS Migas atau bukan? Kalau BBM yang dimaksud bagian dari pemerintah, mungkin kita masih maklum karena uang tetap akan mengalir ke kas negara. Namun bila Pertamina membeli BBM mentah domestik milik swasta, ini patut dipertanyakan,” tegas mantan Irjen Kementan ini. 

Lanjutnya, “Jika Permen ESDM di atas dibaca dengan cermat, kewajiban Pertamina untuk membeli BBM milik KKKS swasta. Ini sama saja meminta rakyat saweran untuk menyubsidi KKKS agar tidak ambruk. Mengalirnya uang rakyat secara merugikan seperti ini jelas tidak sesuai dengan pengelolaan keuangan negara. Karenanya BPK dan KPK untuk melaksanakan audit secara khusus terhadap masalah ini. Agar jelas duduk perkaranya.”

Menurut Mulyanto, kesalahan tafsir Permen ESDM 42/2018 oleh entitas bisnis sebesar Pertamina terkesan mengada-ada.

Jangan- janganlah yang terjalin di lapangan memanglah terdapat tekanan yang mewajibkan Pertamina untuk membeli BBM mentah dalam negara bagian KKKS swasta tersebut. Karenanya wajar saja bila keuangan Pertamina berdarah- darah dan masyarakat tidak memeroleh BBM dengan harga irit cocok harga global yang lagi anjlok,” tuturnya.

” Mampu jadi ini bakal masuk dalam kasus abuse of power, yang menimbulkan kehilangan negara. Jika ini terjalin, saya menekan KPK bersangkutan untuk pro- aktif menyelidiki.

Sumber : Warta Ekonomi