Pemerintah Realokasi Anggaran Proyek, Laba Kontraktor Terganggu

Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menyatakan kebijakan realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah terhadap proyek konstruksi, akan berdampak terhadap turunnya laba perusahaan kontraktor pada tahun ini.

Wakil Sekjen II Gapensi Errika Ferdinata menerangkan apabila sebuah proyek harus dikerjakan lebih lama dari rencana awal, tentu risikonya adalah keuntungan kontraktor akan terganggu.

“Dari yang harusnya dapat dikerjakan 6 bulan, lalu jadi 12 bulan tentu saja laba nanti akan tergerus,” ujarnya kepada Bisnis.com, Senin (20/7/2020).

Errika menambahkan para kontraktor biasanya mengharapkan termin pembayaran dari pemerintah untuk membiayai operasional, sampai gaji pekerja selama menjalankan proyek.

Bila kemudian dilakukan perubahan jangka waktu kontrak menjadi lebih panjang, tentu para kontraktor tak mendapatkan dana sementara beban perusahaan tetap harus dibayarkan.

Dia mengaku kontraktor proyek saat ini berada dalam kondisi sulit untuk bertahan akibat pandemi.

“Bertahan sampai Agustus ini saja berat sekali, apalagi September. Bayangkan kalau pandemi ini terus sampai tahun depan. BUMN saja mengeluh, apalagi kami yang kontraktor kecil menengah,” ujarnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan realokasi anggaran sehingga pagu anggaran tahun ini berkurang Rp44,58 triliun. Hal ini juga berdampak pada tertundanya sejumlah proyek.

Selain menunda proyek, ada juga kebijakan lain seperti pengubahan kontrak dari tahunan menjadi multiyears, serta rekomposisi nilai kontrak menjadi lebih kecil.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa berdasarkan Inpres No. 4/2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, PUPR melaksanakan realokasi program dan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2020 yang berasal dari beberapa sumber.

GSM Certification salah satu Jasa Sertifikasi ISO Terpercaya di Indonesia, Sudah banyak membantu perusahaan (Kontraktor, Manufaktur, General Services Provider, Pemerintah dan Non Pemerintah, etc) dalam proses Sertifikasi ISO. GSM Certification juga sudah banyak bekerjasama dengan Asosiasi Kontraktor di Indonesia