Kontraktor Besar dan Asal dari Jawa Menguasai Proyek di Indonesia

Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia( Gapensi) memohon pemerintah segera menangani ketimpangan pada aspek jasa kontruksi. Karena, banyaknya proyek konstruksi yang terdapat dipegang oleh kontraktor besar khususnya dari pulau Jawa.

Ketua Umum BPD Gapensi Jatim H Agus Gendroyono, membuktikan gambar piramida terbalik terhadap situasi hari ini. Sekitar 1% dari kontraktor kualifikasi besar menikmati 85% proyek yang terdapat di seluruh tanah air.

Kondisi semakin diperparah oleh jurang antara kontraktor di Jawa dan NonJawa. Bahkan banyak proyek besar di luar Jawa dimenangkan oleh kontraktor dari Jawa.

“Dominasi kontraktor besar masih itu dan itu saja, belum memberikan ruang kepada rekanan kecil dan menengah untuk transfer tehnologi, manajerial dan SDM sehingga kesempatan pemerataan belum terasa dan tercipta bagi pelaku usaha di mana proyek tersebut berada,” kata Agus, Senin (21/9/2020).

Agus, menjelaskan sistem yang ada sekarang masih memenangkan kontraktor berdasar pada harga termurah. Ini cara terbaik untuk mencegah biaya proyek semakin membengkak dan tanpa kendali.

“Kontraktor besar yang jumlahnya 1.632 perusahan hanya 1%. Menengah sekitar 19.000 perusahan atau 14% sedangkan kecil ada sekitar 116 .000 atau 85%. Sementara proyek besar senilai Rp357 Triliun dilaksanakan oleh kontraktor kualifikasi besar saja, sisanya yang Rp63,1 triliun digarap oleh kontraktor menengah dan kecil,” terang Agus.

Untuk itu, Agus menawarkan solusi jangka pendek dan jangka panjang. Dia berharap lembaga yang kini sedang dibentuk pemerintah yaitu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dapat memainkan peranan penting untuk mewujudkan mimpi itu.

“Optimalisasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) harus segera dilakukan dengan mengintegrasikan tender berbasis kinerja penyedia terhadap semua stakeholder. Integrasi rantai pasok ber SNI, peralatan kerja yang efisien dan berstandar tinggi keselamatan, dan lain sebagainya,” sambungnya.

Dia menuturkan, tahap ini harus dimulai dengan memanfaatkan semua data elektronik setiap individu maupun badan usaha. Dengan demikian, tidak ada data yang mubazir atau harus disiapkan berulang kali setiap tender dilakukan, bahkan dengan pokja yang sama.

“E-KTP, NPWP, NIB dan lain-lain sudah memiliki sumber data elektronik yang bisa menyederhanakan berbagai ketentuan, keberadaanya sudah bisa jadi indikator telusur, dengan tanpa harus menyajikan data berulang yang sering kali jadi hambatan pemenuhan data administratif bagi kontraktor kecil,” kata Agus.

Sistem lelang yang terinteggrasi ialah jawaban berdasarkan penyederhanaan di atas, sekaligus mampu melibatkan kontraktor yang lebih luas dari seluruh tanah air.

Sumber : Economy Okezone