Aspindo Minta Pemerintah Perkuat Jaminan Berusaha di Sektor Jasa Pertambangan

Diklaim pemegang izin usaha Jasa Pertambangan (IUJP) mempunyai kontribusi besar dalam menggerakkan roda ekonomi Indonesia, Asosiasi Usaha Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo) meminta Pemerintah memperkuat jaminan berusaha untuk memastikan kelangsungan bisnis kontraktor tambang.

Direktur Eksekutif Aspindo, Bambang Tjahjono mengatakan, saat ini Pemerintah belum optimal memberikan sorotan kepada sektor usaha jasa lewat regulasi yang berlaku, baik dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 atau dalam revisinya, UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Padahal, ungkapnya, kontraktor tambang berperan menyerap tenaga kerja, mendatangkan investasi, serta berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui setoran pajak.

“Dalam  UU hanya dibahas 4 pasal tentang usaha jasa. Ini menunjukkan kurangnya konsentrasi Pemerintah terhadap IUJP. Padahal investasi, tenaga kerja, kontribusi pajak, dan lain-lain mayoritas ada di IUJP, khususnya batu bara,” kata Bambang, Rabu (26/5/2021).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, sepanjang 2020 sektor usaha jasa pertambangan menorehkan nilai investasi mencapai Rp 70,31 triliun dengan besaran penerimaan negara sebesar Rp 4,48 triliun. Sementara, penerimaan daerah sebesar Rp 3,42 triliun.

“Itu concern saya mengenai UU, tetapi dukungan Kementerian ESDM beberapa tahun terakhir telah menunjukkan perhatian lebih besar mengenai pentingnya IUJP, walaupun dibatasi UU yang ada,” kata dua.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Universal Support, Nadarajah menjelaskan bahwa kontraktor tambang mempunyai andil membuka lapangan pekerjaan mulai dari bidang teknisi tambang, operator alat berat, manajemen, hingga buruh kasar untuk cuci dan masak.

Melihat hal tersebut, Pemerintah perlu memberikan jaminan berusaha kepada sektor usaha jasa, yakni dengan memperkuat perlindungan hukum melalui UU atau aturan turunannya.

“Hampir 95 persen tambang khususnya batu bara dikerjakan oleh kontraktor. Itu sebabnya investasi dan penyerapan tenaga kerja porsinya besar di usaha jasa. Pemerintah sudah semestinya lebih memberikan perhatian melalui regulasi yang berlaku,” tutur Nadarajah.

Universal Support tercatat mempunyai jumlah karyawan mencapai ribuan orang. Pemegang IUJP Penanaman Modal Asing ini, mengantongi kontrak joint operation dengan tambang batubara di Sarolangun dan Batanghari, Jambi, serta di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Tahun lalu, operasi Universal Support di Batanghari terpaksa berhenti lantaran kontraknya diputus sepihak oleh dua pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP), PT Bumi Bara Makmur Mandiri dan PT Kurnia Alam Investama. Dampaknya, sekitar 400 orang pekerja lokal menganggur.

“Kami ikut membangun infrastruktur desa dan memberdayakan masyarakat sebagai tenaga kerja. Namun saat operasi berhenti, perputaran ekonomi masyarakat tersendat,” beber Nadarajah.

Menanggapi kasus semacam ini, Humas Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Sony Heru mengungkapkan, pihaknya mengaku tidak bisa ikut campur menangani konflik pemutusan kerjasama antara pemilik tambang dengan kontraktor. Sebab, hal tersebut menyangkut urusan bisnis.

Fokus Pemerintah hanya memastikan aktivitas IUP berlangsung sesuai target dan rencana. Apabila ada kontraktor yang diputus kerjasamanya, maka bisa mencari kontraktor lain.

“Kontrak antara IUP dan IUJP itu bersifat business to business. Jika ada masalah, aspeknya keperdataan. Kita tidak akan campur tangan. Konsentrasi Pemerintah ialah kegiatan usaha tetap jalan” ujar Sony.

Sebagai informasi, ketiga perusahaan tersebut kini beradu di meja hijau. Universal Support menggugat atas tuduhan wanprestasi. Kontrak menggarap tambang yang semestinya berlaku sampai 2028, pada pertengahan 2020  diputus oleh Bumi Bara dan Kurnia Alam. Pengadilan Negeri Jambi mengabulkan gugatan Universal Support pada akhir April lalu. Namun, Bumi Bara dan Kurnia Alam berupaya melawan dengan mengajukan banding.

Sumber : IDX Channel

GSM Certification salah satu Jasa Sertifikasi ISO Terpercaya di Indonesia, Sudah banyak membantu perusahaan (Kontraktor, Manufaktur, General Services Provider, Pemerintah dan Non Pemerintah, etc) dalam proses Sertifikasi ISO. GSM Certification juga sudah banyak bekerjasama dengan Asosiasi Kontraktor di Indonesia.