ULP Sidoarjo Bermasalah Lagi, Giliran Paket Pembangunan Sarpras MPP dan Landscape SSC Rp 11, 95 M (1/bersambung)

Walaupun sempat didemo puluhan kontraktor (rekanan) yang menggantikan beberapa pengurus serta anggota asosiasi, Senin (1/7/2019) tidak membuat ciut keberanian Unit Pelayanan Lelang (ULP) Pemkab Sidoarjo. Buktinya sesudah diunjuk rasa kontraktor jasa kontruksi masih saja melakukan kesalahan administrasi sampai merugikan kontraktor yang memasukan penawaran lelang. Seperti pada lelang proyek Peningkatan Jaringan Irigasi Kedunguling, Deesa Medalem, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo.

Dalam lelang proyek dengan Pagu Rp 3,465 miliar serta HPS Rp 3,464 miliar itu malah dimenangkan CV Barokah Abadi yang beralamatkan di Desa Balongtani, Kecamatan Jabon, Sidoarjo dengan nilai penawaran Rp 2,778 miliar. Sementara itu, rekanannya ini no 11 dari daftar rekanan yang lolos verifikasi serta turut mendaftar dalam proyek ini.

Terbaru ULP diprediksi melakukan kesalahan adminitrasi berdasarkan lelang proyek Pembangunan Sarpras MPP serta Landscape SSC Rp11,95 M. Proyek ini seperti tertera dalam BAHP (Berita Acara Hasil Pelelangan) no 027/9.6.20/ TENDER atau POKJA PEMILIHAN.315/2019. Dalam dokumen lelang itu disebutkan bila lelang paket ini disertai 31 partisipan. Serta sampai hari terakhir yang memasukan dokumen hanya 2 peserta.

Ketua LSM Gerah (Gerakan Rakyat Hebat) Jim Darwin beranggapan ULP sudah melakukan kasalahan adminitrasi yang parah.“ Jika lelang ini dipaksakan jalan terus, ada konsekuensi hukum yang mesti ditanggung ULP serta PPKom,” tuturnya.

Keberanian ini, lanjut Jim menandakan jika ULP memang punya nyali, buktinya setelah didemo anggota asosiasi masih saja berani memenangkan kontraktor terterntu. Padahal beberapa waktu lalu puluhan kontrantor yang mewakili sejumlah pengurus dan anggota asosiasi meluruk Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Sumber Daya Air serta Unit Pelayanan Lelang (ULP) Pemkab Sidoarjo. Senin (01/07/2019).

Ini menyusul, adanya syarat dalam lelang yang tidak disosialisasikan terlebih dahulu.

Selain itu, ada sekitar 5 rekanan dengan catatan 7 CV yang mengetahui adanya syarat baru itu. Mereka menduga adanya dugaan kongkalikong antara 5 rekananan itu dengan PPKom Dinas PU dan Pokja di ULP Pemkab Sidoarjo.

Dalam mempertanyakan ketidakadilan syarat mengikuti lelang itu, para kontraktor ini mewakili organisasinya masing-masing. Diantaranya asosiasi kontraktor mulai Gapensi, Apakindo, Gapeknas, Gapeksindo, dan Askanas.

Rombongan rekanan ini di Dinas PU ditemui Kabid Pengairan, Ir Bambang Tjatur dan Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan, Yudi Tetra Hastoto. Sedangkan di ULP mereka ditemui, salah seorang pejabat ULP, Moch Solichan.

“Karena adanya syarat lelang tanpa sosialisasi itu membuat ratusan rekanan resah. Karena mereka akan jadi penonton kalau aturan baru itu diterapkan. Karena akan menguntungkan 5 rekanan yang sudah mengurus syarat baru itu sejak April 2019 lalu,” terang H Mursidi, Senin (1/7/2019).

Mursidi menduga adanya dugaan permainan PPKom dalam menerapkan syarat lelang baru itu. Alasannya, lantaran hanya 5 rekanan itu yang mengetahui syarat baru itu dan kelimanya sudah mengurusnya.

“Kalau tak diademdum aturan dan syarat baru itu bisa jadi puluhan proyek hanya dibagi untuk kelima rekanan itu,” ungkapnya.

GSM Certification salah satu Jasa Sertifikasi ISO Terpercaya di Indonesia, Sudah banyak membantu perusahaan (Kontraktor, Manufaktur, General Services Provider, Pemerintah dan Non Pemerintah, etc) dalam proses Sertifikasi ISO. GSM Certification juga sudah banyak bekerjasama dengan Asosiasi Kontraktor di Indonesia