Pengusaha Jakon Bilang Ratusan Proyek PUPR Cirebon Terancam Gagal Lelang

Tahun ini, ternyata bukan 23 paket di Dinas Penataan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Cirebon yang terindikasi gagal lelang. Beberapa Ketua Jasa Kontruksi (Jakon) Kabupaten Cirebon menerangkan ada ratusan paket di PUPR yang rawan gagal lelang. Alhasil, puluhan milliar nilai proyek tahun ini akan hilang sia- sia.

“Minggu kemarin terdapat kurang lebih 100 paket PUPR yang dilelang. Tetapi disaat pengumuman pemenang, paket- paket itu menghilang dari sistem. Berarti terdapat puluhan miliar anggaran yang tidak terserap. Ini peristiwa yang luar biasa,” tutur Darsono, Ketua Gakindo Kabupaten Cirebon, Kamis (12/9/2019).

Ironisnya lanjut, Darsono, ULP sama sekali tidak memberitahukan dengan cara elektronik, mengenai penghapusan lelang yang telah tertera pada sistem. Anehnya lagi, terdapat banyak persyaratan lelang yang timbul, yang belum disosialisakan terlebih dulu dengan rekanan.

“Lelang langkah satu dan dua, persyaratan biasa saja serta berjalan mulus. Tetapi mengapa lelang langkah ketiga terdapat banyak ketentuan yang nyeleneh. Misalnya kita wajib memiliki deposit di bank selama 3 bulan antara 10-30 persen. Ini tidak disosialisakian pada kita,” ucapnya.

Saat ditanya ke ULP, Darsono mengaku, pihak ULP justru mengatakan bahwa syarat syarat tersebut disodorkan oleh PPK dinas terkait. Di sinilah, Jakon mengaku merasa dipermainkan karena tidak ada permberitahuan sejak awal.

“Persyaratan teknisnya macam-macam dan tidak ada pada lelang satu dan tahap dua. Katanya PPK yang mengajukan syarat. Ya jelas kami kecewalah,”  paparnya.

Hal senada dikatakan Ketua  Asosiasi Kontraktor Kontruksi Indonesia (AKSI), Harto. Harto menuding, khususnya PUPR terkesan ingin selamat sendiri, dengan menyodorkan persyaratan yang tidak sama saat lelang tahap satu dan tahap dua.

“Sebenarnya ini tinggal cek fisik saja. Ini kan perusahaan orang Cirebon. Saya tanya ke Kadis PUPR, jawabannya ya itu kewenangan ada di setiap PPK,” jelas Harto.

Menurutnya, saat ini dinas-dinas termasuk PUPR sebetulnya sedang happy. Di samping operasional sudah dapat, juga hubungan vertikal dan horisontalnya juga tidak jelas. Harto menuding, PUPR ingin selamat sendiri, dengan memunculkan aturan baru. Sementara hasil yang didapat, diduga masuk ke kantong pribadi.

Sedangkan Sekretaris Gapensi Kabupaten Cirebon, Hendri, menyesalkan terdapat ketentuan persyaratan baru yang terkesan dadakan. Walaupun itu tidak dilarang, tetapi karena pada lelang awal tidak terdapat, jelas membuat kecewa Jakon.

“Ya saya tidak tahu sebenarnya ketentuan baru itu dari PPK ataupun ULP. Tetapi tentu kagetlah sebab mesti terdapat rekomendasi tenaga ahli dari PPK dan juga deposit di bank. Ini seharusnya ada sosialisasi terlebih dahulu,” tukas Hendri.

GSM Certification salah satu Jasa Sertifikasi ISO Terpercaya di Indonesia, Sudah banyak membantu perusahaan (Kontraktor, Manufaktur, General Services Provider, Pemerintah dan Non Pemerintah, etc) dalam proses Sertifikasi ISO. GSM Certification juga sudah banyak bekerjasama dengan Asosiasi Kontraktor di Indonesia