Kontraktor DPRD Purbalingga Bantah Salahi Kontrak

PURBALINGGA, KRjogja. com- Kontraktor pelaksana pembangunan Gedung DPRD Purbalingga tahap kedua tahun 2018 mengklaim semua pelaksanaan pekerjaan sesuai petunjuk penerapan yang ditentukan. Sekalipun ada addendum, telah dikonsultasikan dengan konsultan pengawas, Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah( TP4D) Kejari Purbalingga dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan( PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang( DPUPR) Purbalingga.

” Proyek bangunan DPRD telah diserahterimakan tahap satu pada 19 November 2018. Lalu pada bulan Desember tahun yang sama terdapat penemuan BPK. Tindaklanjut penemuan BPK serta denda keterlambatan telah dituntaskan,” perkataan Kontraktor pelaksana, M Fauzan pada reporter Senin siang( 8/ 7/ 2019).

Fauzan berterus terang bingung sebab komplain dari arahan serta badan DPRD malah di informasikan sehabis proyek telah diserahterimakan. Apalagi terdapat ancaman akan dikabarkan pada BPK dengan asumsi terdapatnya fisik terdapat yang tidak sesuai detail.

” Jika telah serahterima serta seluruh pihak terkait telah mengenali serta menandatangai, maka sebenarnya sudah nyata,” ucapnya.

Mengenai dakwaan Badan Anggaran DPRD yang mengatakan pihaknya tidak melaksanakan sesuai spek terkait komponen plafon depan yang jebol, Fauzan berterus terang dalam spek ataupun gambar tidak terdapat hanger. Karenanya disangga dengan kawat. Bisa jadi karena jarak sangat jauh antara plafon dengan pangkal kawat serta terkena angin, terjadi gangguan serta patah kemudian jebol.

” Kita juga telah siap jika wajib dipasang hanger. Seperti pada puluhan bagian yang lain yang tadinya tidak terdapat hanger, kita kasih hanger, walaupun di gambar tidak ada,” tambahnya.

Kepala DPUPR Purbalingga Sigit Subroto mengatakan, pihaknya akan segera merapatkan pertanyaan penemuan kondisi fisik di gedung DPRD itu. Jika sudah melihat gambar serta diperlukan adanya beberapa perlakuan, maka sisa dana yang masih ada milik kontraktor di pemeirntah, akan dipakai untuk membenahi itu.

Dikabarkan tadinya, pembangunan gedung baru DPRD di Jalan S Parman diprediksi tidak memenuhi spesifikasi yang sudah ditentukan pemerintah. Beberapa bagian gedung itu ditaksir tidak sempurna. Bagian plafon yang pemasangannya tidak rapi serta ditemui juga beberapa bagian tembok yang telah retak.

” Apalagi eternit( plafon) bagian teras gedung telah jebol,” perkataan Pimpinan DPRD, Tongat dikala melaksanakan inspeksi tiba- tiba( sidak) ke lokasi pembangunan gedung DPRD itu, Rabu siang( 3/ 7) lalu.

Tongat menerangkan, pihaknya memohon Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang( DPUPR) melaksanakan pengecekan ulang untuk memastikkan pelaksana proyek pembangunan memenuhi spesifikasinya. Tongat mengecam apabila pembangunan gedung itu tidak sesuai spek, pihaknya akan melaporkan kepada BPK agar diaudit.( Rus)

GSM Certification salah satu Jasa Sertifikasi ISO Terpercaya di Indonesia, Sudah banyak membantu perusahaan (Kontraktor, Manufaktur, General Services Provider, Pemerintah dan Non Pemerintah, etc) dalam proses Sertifikasi ISO. GSm Certification juga sudah banyak bekerjasama dengan Asosiasi Kontraktor di Indonesia