Bupati Tegal Larang Keras Kontraktor Berikan Fee untuk Dapat Proyek

Bupati Tegal Umi Azizah melarang keras para penyedia jasa kontruksi memberikan fee proyek atau gratifikasi kepada penyelenggara negara untuk mendapatkan pekerjaan. Pasalnya, selain merugikan negara juga merendahkan kredibilitas aparatur pemerintahan.

“Ini juga akan merendahkan kredibilitas aparatur pemerintahan, termasuk anggota dewan, dan menumbuhkan persaingan yang tidak sehat di antara pelaku usaha,” kata Umi saat saat membuka Musyawarah Cabang ke-9 Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Tegal Tahun 2021 di Hotel Grand Dian Hotel, Slawi, Rabu (24/03).

Namun demikian, Umi sangat mengapresiasi kepada para kontraktor yang dapat menjaga kualitas hasil pekerjaannya sesuai dengan kontrak. Selain itu, jujur dan taat membayar pajak, tidak memberikan fee kepada unsur penyelenggara negara, dan melaksanakan tanggung jawab sosial serta lingkungan perusahaannya di Kabupaten Tegal.

Selain itu, Umi juga menyampaikan tentang keterbatasan anggaran pembangunan. Ini ialah konsekuensi logis dari upaya pemerintah yang sedang fokus pada upaya penanganan COVID -19, membangun jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi nasional.

Satu sisi, pemerintah juga sudah menempatkan penguatan jaringan infrastruktur dan jalan bebas lubang sebagai program unggulan ketiga pembangunan jangka menengah Kabupaten Tegal 2019-2024.

“Di sisi lain, kita dihadapkan pada kebijakan refocusing atau penyesuaian anggaran dan kegiatan akibat penerimaan pendapatan daerah yang lebih rendah dari perkiraan,” ujarnya.

Meski demikian, di tengah keterbatasan tersebut, pihaknya akan berupaya mendorong agar penyesuaian anggaran tersebut tidak banyak menggerus alokasi anggaran pembangunan infrastruktur. Terutama yang bernilai strategis.

Saat ini, Pemkab Tegal bersama pemerintah pusat sedang mendorong percepatan pembangunan ekonomi di Kawasan Bregasmalang. Ini sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kedungsepur, Purwomanggung dan Bregasmalang.

“Saya harap kita, Pemkab Tegal dapat menghadirkan jaringan infrastruktur yang berkualitas yang akan meningkatkan daya saing. Utamanya di sektor investasi industri yang akan berdampak langsung pada peningkatan perekonomian rakyat,” jelasnya.

Untuk itu, Pemkab Tegal juga terus berupaya mendorong terwujudnya tertib usaha, tertib penyelenggaraan pekerjaan, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan jasa konstruksi dengan melakukan sejumlah upaya.

Pertama, memberikan perlindungan bagi pengguna dan penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi melalui kontrak kerja profesional. Termasuk melibatkan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal.

Kedua, melakukan penjaminan mutu pekerjaan konstruksi melalui proses sertifikasi dan penjaminan pekerjaan. Ketiga, menumbuhkan keterbukaan informasi publik dengan memanfaatkan kanal media sosial dan laman resmi pemerintah sebagai media informasi dan komunikasi, serta membangun sistem informasi yang terintegrasi sebagai upaya pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi.

Sementara itu, Ketua BPC Gapensi Kabupaten Tegal, Nurul Iman mengimbau agar semua anggotanya mampu berkarya dan bekerja secara profesional. Fungsi Gapensi, lanjut Iman, merupakan wadah bagi para pelaku usaha jasa konstruksi untuk mengevaluasi dan menilai kinerjanya secara profesional. Ia pun berharap, Gapensi Kabupaten Tegal mampu menjalin kerjasama dengan instansi lain.

Senada dengan itu, Ketua BPD Gapensi Provinsi Jawa Tengah Mulyono Hadi Pranoto mengatakan jika Gapensi telah berusia 62 tahun dan keberadaannya tersebar di seluruh wilayah provinsi di Indonesia.

Mulyono berharap, para pengurus BPC Gapensi Kabupaten Tegal yang terpilih benar-benar mempunyai komitmen untuk bekerja sungguh-sungguh dalam menangani tugas-tugas pelayanan organisasi. Termasuk menjadi pengawas pada pelaksanaan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa kontruksi.

Sumber : Pantura Post

GSM Certification salah satu Jasa Sertifikasi ISO Terpercaya di Indonesia, Sudah banyak membantu perusahaan (Kontraktor, Manufaktur, General Services Provider, Pemerintah dan Non Pemerintah, etc) dalam proses Sertifikasi ISO. GSM Certification juga sudah banyak bekerjasama dengan Asosiasi Kontraktor di Indonesia.