Berani Peras Kontraktor, Bekas Kadis Pariwisata Dituntut 7 Tahun

Terdakwa pemerasan proyek penataan area wisata di areal Hutan Lindung Pusuk Ispan Junaidi yang merupakan mantan Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Lombok Barat dituntut 7 tahun penjara dengan sanksi Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Mataram Octavia Ading di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Mataram Selasa menuntut terdakwa tujuh tahun penjara karena terbukti memeras kontraktor proyek penataan wisata Pusuk Lestari Muhammad Tauhid.

“Majelis hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan isi dakwaan Pasal 12 Huruf e Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP,” kata Octavia.

Dalam pertimbangan tuntutannya, hal yang membebankan Ispan Junaidi karena yang bersangkutan rumit saat memberi penjelasan. Hal yang meringankan, terdakwa tidak pernah dihukum serta punya tanggungan keluarga.

Sebelumnya, JPU menggugat Ispan Junaidi melakukan perbuatan pidana penggelapan dengan modus memeras tiga kontraktor proyek penataan area wisata yang bergulir pada tahun 2019 dengan nominal Rp 185 juta.

Dalam uraian dakwaannya, penuntut umum pada awalnya menjelaskan perihal tiga paket proyek penataan kawasan wisata yang bergulir di Dinas Pariwisata Lombok Barat dengan sumber anggarannya berasal dari DAK 2019.

Paket pertama adalah proyek penataan kawasan wisata di Desa Sesaot yang menelan anggaran Rp1,065 miliar. Proyek ini dimenangi CV Big Bang.

Ada proyek penataan kawasan wisata di Desa Buwun Sejati dengan nilai Rp1,090 miliar dan dikerjakan CV Tiwikrama, kemudian proyek penataan kawasan wisata di Desa Pusuk Lestari senilai Rp1,5 miliar yang dimenangi CV Titian Jati.

Dari tiga proyek tersebut, Ispan melalui saksi I Gede Aryana Susanta, pejabat pembuat komitmen (PPK), meminta seluruh rekanan untuk datang menghadap padanya. Permintaan itu berkaitan dengan pencairan dana termin pertama setelah uang muka proyek dicairkan kepada masing-masing kontraktor. Namun, untuk mencairkan dana termin pertama, setiap kontraktor diminta untuk memberikan fee sebesar 8,5 persen dari nilai kontrak proyek. Jika tidak, pencairan dana untuk termin pertama bakal tersendat.

GSM Certification salah satu Jasa Sertifikasi ISO Terpercaya di Indonesia, Sudah banyak membantu perusahaan (Kontraktor, Manufaktur, General Services Provider, Pemerintah dan Non Pemerintah, etc) dalam proses Sertifikasi ISO. GSM Certification juga sudah banyak bekerjasama dengan Asosiasi Kontraktor di Indonesia