Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meminta agar badan usaha pelaksana kerja sama pemerintah dan badan usaha availability payment jalan lintas timur Sumatra langsung bergerak mengerjakan proyek tersebut.
Basuki mengaku bahwa dirinya telah banyak mendapat laporan soal kondisi jalan yang rusak tersebut sehingga sangat merugikan masyarakat.
“Saya sudah minta jalan rusak ini segera dikerjakan karena kondisinya merugikan masyarakat karena ketersediaan anggaran di PUPR juga terbatas. Saya minta kepala balai agar melakukan pendekatan dan pengawasan,” ujarnya seusai menyaksikan penandatanganan proyek KPBU-AP jalintim Sumatra, Senin (3/8/2020).
Beliau mengaku upaya tegas tersebut bukan berarti Kementerian PUPR suka memberi hukuman kepada badan usaha, melainkan ialah upaya pemerintah menyediakan prasarana yang baik bagi aktivitas ekonomi masyarakat.
Saat ini, menurutnya, kondisi jalan yang berlubang, dapat mengganggu kendaraan yang melalui jalan tersebut.
Kemudian, dari tahapan penawaran proyek juga dapat membuat pelaksanaan pekerjaan menjadi makin lama akibat proses lelang yang berulang-ulang. “Jadi, ini kalau penyedia jasanya yang lelet, harus ditegasin,” ujarnya.
Selain itu, Basuki juga meminta agar proses penyelesaian pembiayaan atau financial disclose dapat dilakukan lebih cepat.
“Ini kalau Presiden dengar pasti minta enggak perlu tunggu Januari. Jadi, kalau bisa lebih cepat,” ujarnya.
Kementerian PUPR mencatat prakualifikasi proyek ini sudah diumumkan sejak 2018 . Namun, penandatanganan kontrak proyek KPBU dengan badan usaha pemenang tender baru dilangsungkan tahun ini.
Proyek preservasi jalan nasional ini ditawarkan sepanjang 30 kilometer di Sumatra Selatan ini menelan biaya investasi Rp1,34 triliun.
Investasi dari badan usaha akan dikembalikan lewat pola ketersediaan layanan atau availability payment selama masa kerja sama sepanjang 15 tahun. Pembayaran akan dicairkan bila badan usaha memenuhi standar layanan yang telah disepakati.
GSM Certification salah satu Jasa Sertifikasi ISO Terpercaya di Indonesia, Sudah banyak membantu perusahaan (Kontraktor, Manufaktur, General Services Provider, Pemerintah dan Non Pemerintah, etc) dalam proses Sertifikasi ISO. GSM Certification juga sudah banyak bekerjasama dengan Asosiasi Kontraktor di Indonesia
Previous Post
Next Post