Aturan Pelaksana Terbit Lewat Tenggat Waktu, UU Jasa Kontruksi Dipersoalkan

Mahkamah Konstitusi( MK) mengadakan konferensi pengujian Undang- Undang No 2 Tahun 2017 mengenai Pelayanan Konstruksi pada Kamis ( 19 / 11/ 2020). Konferensi kesatu ini dipandu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih sebagai pimpinan badan panel dengan Hakim Konstitusi Saldi Isra serta Daniel Yusmic P. Foekh sebagai badan.

Permohonan ini diajukan oleh Andi Amir Husry( Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia). Pemohon berharap pengujian Pasal 105 UU Jasa Konstruksi yang menyatakan,“ Peraturan Eksekutif dari Hukum ini wajib diresmikan sangat lama 2( dua) tahun terbatas semenjak Hukum ini diundangkan.” Bagi Pemohon, Artikel 105 UU Pelayanan Arsitektur berlawanan dengan Pasal 28C bagian( 2) serta Pasal 28D bagian( 1) UUD 1945.

Mengutip laman MK, salah satu kuasa hukum Pemohon, Arco Misen Ujung menilai keberadan Pasal 105 UU Jasa Konstruksi telah menimbulkan polemik hukum atas kekuatan hukum yang berdampak pada akreditasi sejumlah asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi jasa konstruksi.

Dalam perjalanan proses aturan hukumnya, Arco menceritakan pelaksanaan UU Jasa Konstruksi melalui penerbitan PP No. 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi.

Namun, kata Arco, penerbitan seluruh norma tersebut melewati batas waktu yang diatur dalam Pasal 105 UU Jasa Konstruksi (seharusnya aturan pelaksana terbit pada 2019). Akibatnya, justru keberadaan norma Pasal 105 UU Jasa Konstruksi potensial menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku jasa konstruksi karena adanya praktik monopoli.

Ditambah lagi, adanya ketentuan norma ini pelaku jasa konstruksi menjadi terhalangi pula haknya untuk memajukan diri, memperjuangkan hak secara kolektif bersama dengan asosiasi lembaga. Berpedoman Pasal 103 UU Jasa Konstruksi, lembaga yang dibentuk berdasarkan UU Jasa Konstruksi tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai dengan terbentuknya lembaga khusus untuk hal tersebut.

Sehingga, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) melalui imbauannya menyatakan agar asosiasi segera menyiapkan sistem sertifikasi yang dapat teregistrasi dengan Sistem Informasi Konstruksi Indonesia Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (SIKI LPJK). Namun, proses ini justru diabaikan dalam penetapan aturan pemerintah yang ada.

“Sehingga, ketidakpastian hukum pada pasal a quo telah mengakibatkan peranan transisi yang dilakukan LPJK Nasional dalam rangka registrasi, akreditasi, dan sertifikasi menjadi tidak jelas,” kata Arco.

Menjawab permohonan ini, Hakim Konstitusi Daniel mempersoalkan apakah yang dibuktikan masalah kontitusional norma artikel ataupun bukan. Bagi Daniel, bila berkaitan dengan penerapan norma hingga perihal ini ialah daerah Mahkamah Agung serta bukan domain MK. Daniel juga menekankan hal sah standing yang wajib dijabarkan cocok Peraturan MK oleh Pemohon.“ Supaya nampak kehilangan konstitusionalnya,” pinta Daniel.

Sedangkan itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra memohon bonus fakta berbentuk perhitungan dasar federasi yang di dalamnya mengatakan pihak yang berkuasa menjadi delegasi di dalam serta di luar pengadilan. Saldi juga menerangi perlunya pemohon membuat argumentasi yuridis yang dipertegas dengan melaporkan artikel dalam UU a quo berlawanan dengan artikel dari UUD 1945.

GSM Certification salah satu Jasa Sertifikasi ISO Terpercaya di Indonesia, Sudah banyak membantu perusahaan (Kontraktor, Manufaktur, General Services Provider, Pemerintah dan Non Pemerintah, etc) dalam proses Sertifikasi ISO. GSM Certification juga sudah banyak bekerjasama dengan Asosiasi Kontraktor di Indonesia.