Mantan pengawas proyek Rehabilitasi dan Rekontruksi Penguataan Tebing Sungai Mamolo, Kecamatan Nunukan Selatan, Aidil Riyadi memenuhi panggilan penyidik Tipikor Polres Nunukan berkaitan dengan pelaksanaan proyek tahun 2017-2018.
“Iya benar, Saya sudah memenuhi panggilan klarifikasi pertama dan kedua penyidik Tipikor, Polres Nunukan,” kata Aidil Riyadi, Jum’at (15/05).
Aidil mengatakan, pemanggilan pertama sebatas klarifikasi pelaksanaan proyek bronjong, sedangkan panggilan kedua masuk ke teknis kegiatan hingga kepermasalahan data-data, baik dokumen perjanjian kerja (Kontrak), Mutual Check (MC) maupun backup data.
Proyek Rehabilitasi dan Rekontruksi Pengutaan Tebing Sungai Mamolo adalah kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nunukan yang sumber anggarannya berasal dari dana hibah BNPB Tahun 2017 dengan nilai anggaran Rp 923.215.000.00.
“Penyidik minta saya membawa semua dokumen baik kontrak, backup data hingga MC, termasuk dokumentasi pekerjaan 100%,” ucap Aidil.
Aidil mengatakan, dia sudah sampaikan ke penyidik, kalau proyek bronjong tidak sesuai perjanjian kerja dan kontraktor telah melakukan manipulasi pekerjaan dengan mengurangi volume kegiatan.
Pekerjaan bronjong Rehabilitasi dan Rekontruksi Pengutaan Tebing Sungai Mamolo adalah anggaran tahun 2017 yang pelaksanaan pekerjaan dimulai Februari dan berakhir Maret 2018 dengan kontraktor pelaksana CV. Kontruksi Air Kaltara.
Volume pekerjaan, panjang 79 meter dengan jumlah satuan bronjong 742 buah , adapun susunan bronjong setinggi 7 lapis (susun) dan tiap bronjong memiliki ketinggian 50 centimeter, sehingga ketinggian bronjong yang harus terpasang setinggi 3,5 meter.
“Kontraktor memainkan volume, pasangan bronjong cuma 5 lapis dan hanya bagian ujung yang memiliki ketinggi 6 lapis, harusnya semua rata 7 lapis” kata Aidil.
Kurangnya volume pekerjaan dikarenakan kontraktor sengaja tidak melakukan penggalian pondasi sesuai kontrak kerja, padahal dalam gambar perencanaan sudah jelas kedalaman pondasi 1 meter atau 2 susun bronjong.
Kontraktor juga tidak melakukan pemasangan Geotextile atau lantai dasar pemasangan bronjong, semua kelalaian kontraktor sudah dilaporkan ke pimpinanan BPBD Nunukan, namun apalah daya, kekutaan kita terbatas, semua tergantung dari pimpinan dinas.
“Ada 3 pengawas dalam kegiatan itu, saya satu-satunya yang tidak bersedia menandatangi berkas pengawasan, saya juga tidak bersedia mengambil uang honorer dari kegiatan itu,” tuturnya.
Aidil menerangkan, proyek pemasangan bronjong cair 100 persen tanpa ada tindakan tegas dari BPBD Nunukan. Anehnya lagi, pemeriksa dari BPBD Provinsi Kaltara yang datang kelokasi kegiatan ikut tidak mengetahui adanya permasalahan.
“Sebelum dicairkan, saya sudah sampaikan ke konsultan pengawasan CV. Jaya Utama Konsultan, tapi mereka diam membairkan. Judul kegiatan di kontrak dengan dilapangan juga berbeda,” ungkapnya.
Dijelaskan Aidil lagi, dalam pemanggilan kedua, penyidik mengajukan banyak pertanyaan teknis yang tidak mungkin semua dijawab, sebab beberapa pertanyaan bukanlah ranah tanggung jawab pengawas kegiatan, malainkan tugas PPTK, PPHP dan konsultan pengawas. Karena itu, dia hanya menjawab sebatas tugas pengawas, seperti apakah pekerjaan sudah sesuai gambar dan apakah volume pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dan black up data sebagaimana laporan kegiatan 100%.
GSM Certification salah satu Jasa Sertifikasi ISO Terpercaya di Indonesia, Sudah banyak membantu perusahaan (Kontraktor, Manufaktur, General Services Provider, Pemerintah dan Non Pemerintah, etc) dalam proses Sertifikasi ISO. GSM Certification juga sudah banyak bekerjasama dengan Asosiasi Kontraktor di Indonesia
Previous Post
Next Post