Jalan Badak Tak Selesai, Kontraktor Tak Didenda

Proyek Jalan Badak ini terletak di Jalan Badak Ujung, RT 02 RW 03, Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya. Anggaran proyek ini berasal dari APBD Pekanbaru 2019 dengan nilai kontrak Rp4.709.844.372,02 dan waktu pelaksanaan selama 135 hari kalender.

Proyek harusnya selesai 23 Desember 2019 lalu. Proyek diberi waktu pemeliharaan 180 hari kalender dan dikerjakan oleh kontraktor pelaksana CV Tugu Mas dan konsultan proyek PT Refana Kembar Anugerah. Akibat proyek yang belum selesai, akses jalan yang terhubung ke Jalan 70 ke Perkantoran Wali Kota Pekanbaru di Tenayan Raya belum terhubung. Untuk menuju Perkantoran Tenayan Raya, tersedia jalur alternatif sebagai akses menuju perkantoran di Tenayan Raya.

Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Senin (27/1) mengatakan, untuk kelanjutan pembangunan Jalan Badak itu tidak lagi melibatkan kontraktor. “Kami tidak pakai kontraktor lagi. Kami pakai OP kita saja. Kan cuma tersisa sekitar 60 meter,” kata dia.

Proses penyambungan Jalan badak dengan rigid pavement molor dari sasaran, sebab kontraktor hanya sanggup menangani 80 persen dari pekerjaan itu. Salah satu faktornya, bukit tanah di area itu harus ditembus supaya ruas Jalan Badak Ujung tersambung dengan Jalan 70.

“Mereka (kontraktor, red) tidak butuh kami denda sebab keterlambatan pekerjaan karena aspek cuaca. Di situ juga terdapat tebing besar yang harus dikeruk untuk elevasi permukaan jalan,” singkatnya.

Bila penanganan Jalan Badak ujung menggunakan anggaran operasional rutin Dinas PUPR Kota Pekanbaru, hingga proyek Jalan Badak ini hendak memakai anggaran yang serupa dengan perbaikan jalan- jalan rusak di Kota Pekanbaru yang kini berada di angka Rp 9 miliar.

Jika dirinci, tahun 2019 lalu Dinas PUPR Kota Pekanbaru mengelola anggaran total Rp 435 miliar. Perbaikan jalan kala itu dialokasikan melalui kegiatan operasional rutin sekitar 2,8 persen atau Rp12 miliar. Dampaknya, hanya tiga jalan yang dilakukan pengaspalan ulang (overlay) yakni Jalan Pemuda, Dharma Bakti dan Suka Karya. Sisanya hanya dilakukan tambal sulam berdasarkan pemantauan lapangan laporan masyarakat yang masuk. Tahun 2020 ini kondisi belum menunjukkan situasi yang lebih baik. Secara umum, Dinas PUPR Kota Pekanbaru mengelola anggaran lebih kecil lagi, yakni sekitar Rp 242 miliar.

Jika dipersentasekan, besaran bagian anggaran yang diperuntukkan untuk perbaikan jalan memang membesar dari tahun lalu, yakni 3,7 persen. Namun, dari segi jumlah, besarannya menurun yakni hanya di angka Rp 9 miliar.

GSM Certification salah satu Jasa Sertifikasi ISO Terpercaya di Indonesia, Sudah banyak membantu perusahaan (Kontraktor, Manufaktur, General Services Provider, Pemerintah dan Non Pemerintah, etc) dalam proses Sertifikasi ISO. GSM Certification juga sudah banyak bekerjasama dengan Asosiasi Kontraktor di Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *