Masih ingat sejumlah proyek saluran drainase yang putus kontrak atau mangkrak yang menghebohkan masyarakat Kota Mojokerto? Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencurigai adanya persekongkolan. Tudingan BPK tersebut tertuang dalam Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) yang dikirimkan ke Pemkot Mojokerto.
Dalam NHP BPK yang merupakan hasil pemeriksaan pada bulan April lalu disebutkan, Pemkot Mojokerto menganggarkan Belanja Modal dalam LRA TA 2019 sebesar Rp 210.295.647.492,86 dengan realisasi sebesar Rp 134.616.621.172,42 atau 64,01% dari anggaran.
Dari nilai tersebut terdapat belanja modal jaringan, irigasi, dan jembatan sebesar Rp 5.553.833.000,00 yang statusnya sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Status KDP tersebut merupakan hasil pelaksanaan delapan paket pekerjaan saluran drainase yang telah putus kontrak.
Pelaksanaan lelang atas delapan paket pekerjaan saluran drainase yang putus kontrak tersebut dimenangkan oleh empat penyedia jasa dan pelaksanaan lelang dilakukan oleh tujuh orang anggota Pokja ULP Pemkot Mojokerto melalui lelang terbuka LPSE. Berikut ini daftar delapan paket pekerjaan putus kontrak di tahun 2019.
GSM Certification salah satu Jasa Sertifikasi ISO Terpercaya di Indonesia, Sudah banyak membantu perusahaan (Kontraktor, Manufaktur, General Services Provider, Pemerintah dan Non Pemerintah, etc) dalam proses Sertifikasi ISO. GSM Certification juga sudah banyak bekerjasama dengan Asosiasi Kontraktor di Indonesia
Previous Post
Next Post