Kepala BRIN: Manajemen Risiko adalah Paling Mendasar dari Manajemen Lainnya

Badan Riset dan Inovasi Nasional via Inspektorat Utama melakukan sosialisasi rencana pengawasan di tahun 2023. Pada kesempatan tersebut, diapparkan program dan kegiatan pengawasan 2023. Kegiatan ini dilakukan guna mempermudah pelaksanaan pengawasan dan berdampak pada peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan yang optimal di masa mendatang.

Dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Tahun 2023 yang membahas pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan dan implementasi manajemen risiko di lingkungan BRIN, Handoko menyatakan bahwa BRIN harus melakukan pengawasan yang lebih baik. Pengawasan yang mendasar menurutnya adalah pencegahan fraud di level Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).  “Orientasinya bukan penyerapan. Namun jika bekerja aktif pasti terserap,” ujarnya. Saya lihat belanjanya dulu apakah sesuai dengan tusi dan regulasi, SBM dan seterusnya, sebelum melihat seberapa besar penyerapan,” ungkapnya.

Menurutnya, melihat substansi (bukan sekadar administrasi) merupakan bagian dari manajemen risiko. Hal tersebut dinilai sederhana namun prinsip dan mungkin belum menjadi perhatian sejak dulu. “Kita harus lihat apakah sudah sesuai regulasi atau tidak, kedua, aspek fairness atau keadilan. Semua harus punya akses yang sama untuk mendapatkan haknya,” tegas Handoko.

“Manajemen risiko adalah paling mendasar dari manajemen lainnya. Pengawasan dilakukan oleh kita semua, ini tanggungjawab kita semua. Namun demikian, kita semua berharap Inspektur Utama punya mata yang lebih jeli dan regulasi yang lebih baik,” imbaunya.

Ke depan, Kepala BRIN menekankan kepada Inspektorat Utama dan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk perlu merancang metode agar bisa melakukan manajemen risiko terkait kinerja. “Kalau terkait anggaran dan asset lebih tangible. Misalnya, kita bisa memanage risiko potensi kegagalan kinerja berdasarkan audit kinerja. Dengan demikian, kita bisa lihat kinerja tidak hanya dari sisi anggaran, tetapi juga dari sisi asset, program, dan SDM,” urainya.

Di akhir sambutannya, Handoko menandaskan bahwa tahun ini BRIN harus berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Sebisa mungkin tahun ini kita harus bisa WTP. Saya tidak melihat ada alasan untuk tidak bisa WTP, mestinya bisa. Tahun lalu sebenarnya juga bisa (WTP), namun kita ada hal-hal kecil yang terlewat. WTP bukan jaminan namun dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya tentang sumber anggaran yang kita peroleh,” pungkasnya.

Inspektur Utama Christianus Ratrias Dewanto menyampaikan, Idealnya telah menerapkan secara sempurna perencanaan pengawasan berbasis risiko. Namun dalam implementasinya belum sepenuhnya berjalan, maka tahap awal ini pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan 2023 disusun dengan mempertimbangkan faktor risiko, khususnya pada risiko yang berkaitan dengan anggaran masing-masing.

Sesuai dengan peraturan Kepala BRIN, manajemen risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan organisasi. Tahun ini, Christianus mengatakan, masing-masing KPA diharapkan dapat melakukan profiling pada setiap proses bisnis dan mengidentifikasi risiko di dalamnya. Selanjutnya, analisis risiko diharapkan untuk persiapan mitigasi risiko, khsususnya yang berdampak sangat tinggi. “Semoga dengan komitmen pimpinan, implementasi manajemen risiko dapat memenuhi tata kelola yang baik sebagai salah satu target RB dan misi BRIN sebagaimana tercantum dalam renstra BRIN 2021-2024,” tuturnya.

Ia menjelaskan, hasil pertemuan tersebut sebagai bahan penyempurnaan rumusan kebijakan pengawasan Inspektorat Utama BRIN. Ia juga mengungkapkan bahwa kebijakan pengawasan Kebijakan pengawasan merupakan acuan dalam menentukan arah pokok pengawasan sekaligus media yang menterjemahkan startegi pengawasan sebagai rencana tindaklanjut renstra. “Dengan tersusunnya kebijakan dan strategi pengawasan yang tepat, diharapkan dapat menjadi acuan pengawasan inspektorat utama 2023 dalam penggunaan sumber daya utama, untuk menghasilkan rekomendasi strategis bagi pemangku kepentingan, serta membangun sumber daya yang ada,” tutupnya.

Sumber: brin.go.id

Nah Jika perusahaan Anda membutuhkan sertifikasi ISO, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0813 1600 1020