Proyek Rumah Jabatan Bupati Lamban, Dewan Dorong Pemerintah Perpanjang Kontrak

Anggota Fraksi Demokrat DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Sarifuddin HR meminta pemerintah memberikan atensi terhadap pengerjaan proyek tersebut. Jika memang kontraktor sanggup, maka harus segera diselesaikan. 

“Jangan sampai pekerjaan diputus kontrak. Karena bagaimanapun pemerintah yang rugi,” harap pria yang juga anggota Komisi II DPRD tersebut.

Dipaparkan, dalam pengerjaan proyek jembatan dan bangunan sebaiknya dikerjakan satu kesatuan konstruksi oleh satu kontraktor. Sebagai pertanggungjawaban terhadap bangunan strukturnya.

“Pemerintah dalam hal ini Dinas PUPR harus memberikan kesempatan yang lebih lagi. Supaya kontraktor bisa menyelesaikan pekerjaan hingga 100 persen,” harapnya.

Untuk diketahui, pemerintah telah memberikan waktu perpanjangan hingga 70 hari. Namun, progresnya belum juga selesai, sehingga diberlakukan denda keterlambatan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

“Jika pekerjaan belum 100 persen, maka akan diberikan denda keterlambatan yang perhitungan dendanya 1/1.000 dari bagian kontrak yang belum selesai,” kata Kadis PUPR Edi Asmoro, belum lama ini.

Jika dilihat dari kondisi saat ini, kata dia, estimasi hingga 18 April adalah 90–95 persen dengan potensi pekerjaan yang belum diselesaikan oleh kontraktor adalah pekerjaan plafon, keramik, dan pekerjaan finishing.

Sumber : Pro Kaltim

GSM Certification salah satu Jasa Sertifikasi ISO Terpercaya di Indonesia, Sudah banyak membantu perusahaan (Kontraktor, Manufaktur, General Services Provider, Pemerintah dan Non Pemerintah, etc) dalam proses Sertifikasi ISO. GSM Certification juga sudah banyak bekerjasama dengan Asosiasi Kontraktor di Indonesia.