MRT Jakarta Gandeng KPK, Kejaksaan, dan BPKP Cari Kontraktor Proyek MRT Fase 2A

PT Mass Rapid Transit Jakarta menggandeng 3 lembaga penguasa mencari kontraktor paket CP202 dan CP205 proyek MRT Tahap 2A. Ketiganya merupakan Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK), Kejaksaan Agung, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan( BPKP).

Direktur Utama PT Mass Rapid Transit Jakarta William Sabandar berkata, penguasa Indonesia dan Jepang sepakat akan menunjuk langsung kontraktor.” Kita ingin sangat transparan akuntabel. Karena itu kami melibatkan teman- teman BPKP, Kejaksaan Agung, serta KPK untuk menjaga logistik paket ini yang akan dilakukan secara direct contracting,” tutur ia dalam diskusi virtual, Selasa, 5 Januari 2021.

Sebelumnya, proses lelang penyediaan paket CP202, CP205, dan CP 206 MRT Fase 2A gagal. Kontraktor Jepang tak tertarik menggarap proyek itu.

Pengerjaan proyek ini mulanya harus menggandeng kontraktor dari Negeri Sakura itu mengingat MRT Fase 2A dibiayai Japan International Cooperation Agency Official Development Assistance (JICA ODA) Loan dengan skema Special Terms for Economic Partnership (Tied Loan).

“JICA harus memberikan persetujuan bahwa mereka secara resmi mendukung proses direct contracting, karena pemerintah Indonesia sudah memberikan persetujuannya,” ujar dia.

Adapun pengadaan paket kontrak CP202 untuk pengerjaan stasiun Harmoni-Mangga Besar, CP205 sistem perkeretaapian dan rel, serta CP206 pengadaan kereta alias rolling stock.

William berharap proses permintaan persetujuan dari JICA dan konsultasi berjalan di bulan ini. Tujuannya untuk mengejar target pengerjaan paket CP202 dimulai Juli 2021, sehingga MRT Fase 2 secara keseluruhan rampung Agustus 2027.

Proyek MRT Jakarta Tahap 2 terdiri dari Tahap 2A( Bundaran HI- Kota) dan Tahap 2B yang meneruskan lintasan hingga ke depo di Ancol Barat, Jakarta Utara. Keseluruhan akan terdapat 8 stasiun bawah tanah dengan berjarak 7, 8 km.

PT MRT sudah memperoleh kucuran anggaran dari JICA senilai 22, 5 triliun. BUMD itu menginginkan anggaran bonus Rp 7, 3 triliun yang sudah diusulkan ke pemerintah.

GSM Certification salah satu Jasa Sertifikasi ISO Terpercaya di Indonesia, Sudah banyak membantu perusahaan (Kontraktor, Manufaktur, General Services Provider, Pemerintah dan Non Pemerintah, etc) dalam proses Sertifikasi ISO. GSM Certification juga sudah banyak bekerjasama dengan Asosiasi Kontraktor di Indonesia.